Kebijakan Ekonomi Publik dan Kebijakan Fiskal

Makalah Individu

KEBIJAKAN EKONOMI PUBLIK

DAN KEBIJAKAN FISKAL

Disusun untuk memenuhi salah satu tugas

Mata Kuliah: Bahasa Indonesia

Dosen: H. FIMEIR LIADI, M.PD.

 

Disusun oleh

MUKARAMAH

NIM: 1504120424

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan hidayah, inayah dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan makalah ini selesai dengan baik dan tepat waktu. Tidak lupa semoga tercurahkan selalu shalawat serta salam kepada manusia termulia yakni baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang berkat usaha kerja kerasnya kita dipersatukan dalam persaudaraan yang lurus lagi benar dan semoga kita selaku ummatnya selalu dalam jalan-Nya dan mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW.

Dalam pembuatan makalah ini saya tidak begitu mendapat banyak kesulitan karena adanya saran dari berbagai pihak tentang pembuatannya. Namun, tidak menutup kemungkinan makalah ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan, baik dari penulisan, ejaan dan sebagainya. Oleh karenanya, saya sangat mengharapkan dengan lapang dada, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak. H. FIMEIR LIADI, M.PD. yang telah memberikan tugas dan bimbingannya, yang mana ini akan membantu saya agar terbiasa dalam pembuatan makalah. Tidak lupa saya ucapkan pula terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga makalah ini terselesaikan dengan baik.

Palangka Raya,       Februari 2016

           

                                                                       

                                                                                           Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang Masalah

Ekonomi Publik merupakan cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi publik seperti kebijakan subsidi atau perpajakan, regulasi atau deregulasi, nasionalisasi atau privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahanan pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengertian dari kebijakan ekonomi publik?

2. Apakah pengertian dari kebijakan fiskal (fiskal policy?)

3. Apa saja Landasan ekonomi publik?

4.  Apa saja Fungsi kebijakan fiskal?

C.  Tujuan Penulisan

1.      Mengetahui dan memahami pengertian dari kebijakan ekonomi publik.

2.      Mengetahui dan memahami pengertian dari kebijakan fiskal (fiskal policy).

3.      Mengetahui landasan ekonomi publik.

4.      Mengetahui fungsi kebijakan fiskal.

D.  Metode Penulisan

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah Metode kepustakaan (library Research).

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Ekonomi Publik

Ilmu Ekonomi Publik adalah cabang Ilmu Ekonomi yang menelaah masalah-masalah ekonomi khalayak ramai (publik/masyarakat, pemerintah/negara) seperti kebijakan subsidi/pajak, regulasi/ deregulasi, nasionalisasi/privatisasi, sistem jaminan sosial, ketahan-an pangan, kebijakan teknologi, pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.^[1] Menurut Montesqieu, kekuasaan negara dapat dipisahkan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam prakteknya, kekuasaan eksekutif (pemerintah, yaitu presiden dan para pembantunya) lazimnya paling berpengaruh terhadap suatu perekonomian.^[2]

Adapun Peranan pemerintah dalam perekonomian antara lain:

1.      menetapkan kerangka hukum (legal framework) yang melandasi suatu perekonomian.

2.       mengatur/meregulasi perekonomian dengan alat subsidi dan pajak.

3.      memproduksi komoditas tertentu dan menyediakan berbagai fasilitas seperti kredit, penjaminan simpanan, dan asuransi.

4.      membeli komoditas tertentu termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan swasta, misalnya persenjataan.

5.      meredistribusikan (membagi ulang) pendapatan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya.

6.      menyelenggarakan sistem jaminan sosial, misalnya memelihara anak-anak terlantar, menyantuni fakir miskin, dan sebagainya.

B.  Landasan Ekonomi Publik

Masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro (distribusi produksi, alokasi konsumsi) dan masalah makro (pengangguran, inflasi, kapasitas

produksi, pertumbuhan). Sistem Perekonomian berkaitan dengan siapa (pemerintah atau bukan) atau bagaimana keputusan ekonomi diambil (melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga). Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomi-an semakin konvergen (cenderung mendekat satu terhadap yang lain), yakni secara umum swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka seharusnya pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut jika diyakini bahwa mampu.^[3]

 Analisis sektor publik terdiri dari empat tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telaahan konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, tinjauan atas kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proses politik yang mengarah pada pengambilan keputusan tentang kebijakan publik.

Adapun jenis kegiatan pemerintah dalam Sektor Publik di Indonesia antara lain:

1.    Menyediakan sebuah kerangka kerja/ sistem yang legal, yang diperlukan untuk membawa perekonomian ke fungsinya semula.

2.    Memproduksi barang dan jasa, yang berguna untuk pertahanan, pendidikan, keamanan, perhubungan, dan sebagainya.

3.    Mempengaruhi apa yang diproduksi oleh sektor privat (swasta), melalui subsidi, pajak, kredit dan peraturan (undang-undang).

4.    Membeli barang dan jasa dari sektor privat dan kemudian menyalurkannya ke perusahaan dan rumah tangga.

5.    Melakukan redistribusi pendapatan.

Sedangkan, Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kegiatan pemerintah adalah:

1.      Adanya perang

2.      Peningkatan pendapatan masyarakat.

3.      Adanya urbanisasi.

4.      Perkembangan demokrasi.

5.      Ukuran Kegiatan Pemerintah.^[4]

Adam Smith mengemukakan teori bahwa pemerintah hanya mempunyai tiga fungsi:

1.    Fungsi pemerintah untuk memelihara keamanan dalam negeri dan pertahanan.

2.    Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan peradilan.

3.    Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan.

C.  Kebijakan Fiskal (Fiskal Policy)

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi.^[5] Dari semua unsur APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiskal. Contohnya adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi, pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Adapun kebijakan-kebijakan yang termasuk dalam kebijakan fiskal adalah:

1.    Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran

a.    Anggaran Defisit (Defisit Budget) Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

b.     Anggaran Surplus (Surplus Budget) Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

c.    Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

d.   Anggaran Belanja Negara

Anggaran belanja negara pada garis besarnya terdiri dari:

1)   Penerimaan, dimana penerimaan diasumsikan hanya penerimaan dari pajak, yaitu pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa secara langsung. Misalnya pajak kendaraan bermotor, pajak rumah tangga dan lain-lain.

2)   Pengeluaran

a)      Govenrment Expenditure (G), yang disebut juga pengeluaran konsumsi pemerintah, yaitu meliputi semua pengeluaran pemerintah dimana atas pengeluaran tersebut pemerintah secara langsung menerima balas jasanya. Misalnya pembayaran gaji pegawai, pembelian barang dan jasa dalam berbagai bentuk dan lain-lain.

b)      Government Transfer/transfer payment (Tr) yaitu pengeluaran pemerintah dimana atas pengeluaran tersebut pemerintah tidak menerima balas jasa secara langsung. Misalnya pembayaran uang pensiun, beasiswa, pemberian subsidi pemerintah pada perusahaan.

D.  Fungsi Kebijakan Fiskal

Fungsi pokok kebijakan fiskal pemerintah ada tiga macam, yaitu:

1)   Fungsi Alokasi. Maksudnya, mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang publik

2)   Fungsi Distribusi. Maksudnya, peranan pemerintah dalam tujuan untuk dapat terselenggaranya pembagian pendapatan yang merata.

3)   Fungsi Stabilitasi. Maksudnya, peranan pemerintah dalam tujuan untuk terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat harga relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Ekonomi publik adalah adalah ilmu yang mempelajari pengaruh atau campur tangan pemerintah atau Negara dalam kehidupan ekonomi. Ekonomi publik adalah salah satu bagian atau subsistem ilmu ekonomi. Sedangkan,  kebijakan fiskal adalah kebjakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran Negara.

Landasan Ekonomi Publik adalah masalah perekonomian yaitu masalah ekonomi  mikro (distribusi produksi, alokasi konsumsi) dan masalah ekonomi makro (pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, pertumbuhan). Adapun fungsi kebijakan Fiskal adalah (1) fungsi Alokasi yaitu mengalokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang publik, (2) Distribusi yaitu pembagian  atau penyaluran pendapatan yang merata, dan (3) Stabilisasi yaitu menstabilkan atau terpeliharanya tingkat kesempatan kerja, tingkat harga, dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Gerardo, P.Sikat, Ilmu Ekonomi untuk Konteks Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1991.

Lipsey dan Steiner, Ilmu Ekonomi, Jakarta: Bina Aksara, 1998.

Suharman, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro, Surabaya: Airlangga University Press, 1984.

Winardi, Pengantar Ilmu Ekonomi, Bandung: Tarsito, 1983.

.

---

^[1]Suharman, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro, (Surabaya: Airlangga University Press, 1984), hlm. 42.

^[2]Ibid, hlm. 45.

^[3]Winardi, Pengantar Ilmu Ekonomi, (Bandung: Tarsito, 1983), hlm. 63.

^[4]Gerardo, P.Sikat, Ilmu Ekonomi untuk Konteks Indonesia, (Jakarta: LP3ES,1991).

^[5]Suharman, Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro, (Surabaya: Airlangga University Press, 1984),  hlm. 38.